Komisi Kebenaran Resmi
Komisi kebenaran resmi merupakan mekanisme penyelidikan non-yudisial independen yang dibentuk oleh negara untuk menemukan kepastian mengenai fakta dan konteks pelanggaran HAM berat atau konflik yang terjadi. Komisi ini biasanya diberi mandat untuk melakukan penyelidikan, memberi dukungan pada korban, dan membuat rekomendasi kebijakan untuk mencegah terulangnya kekejaman. Penyelidikan yang dilakukan komisi kebenaran bertujuan untuk mengumpulkan temuan tentang pelanggaran masa lalu, dan kemudian memberi pengakuan secara resmi tentang penderitaan korban. Komisi kebenaran dapat membuka jalan untuk proses penuntutan terhadap pelaku. Komisi kebenaran juga harus terfokus pada kebutuhan korban sebagai upaya pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran.
Agar komisi kebenaran dapat berjalan dengan baik, maka dia harus mengungkap kebenaran dengan kejujuran, integritas, dan kekuatan, walaupun bisa jadi upaya ini bisa sangat menyakitkan. Tujuan utama komisi kebenaran tidak dapat diwujudkan jika ia tunduk pada manipulasi, mengabaikan fakta-fakta, atau menghasilkan versi kebenaran yang direkayasa untuk tujuan sesaat. Masyarakat akan cepat mengetahui jika mereka telah diperdaya dan dibohongi.
Sebuah negara yang penuh dengan kegetiran konflik membutuhkan fakta-fakta yang dapat diandalkan dalam rangka membangun masa depan yang baru. Rekomendasi yang berguna untuk menyelesaikan penyebab utama konflik hanya mungkin didapatkan bila didasarkan pada informasi yang akurat dan fakta yang teruji.
Komisi Kebenaran dibentuk untuk membantu negara persoalan pelanggaran HAM masa lalu dan memastikan bahwa konflik dan pelanggaran HAM tidak akan terulang kembali. Komisi Kebenaran harus membangun pondasi yang kuat bagi negara untuk membangun masyarakat baru yang didasarkan pada penghormatan terhadap HAM.
Komisi Kebenaran bukanlah obat mujarab untuk semua persoalan masyarakat. Walaupun Komisi Kebenaran dapat memberikan narasi sejarah masa lalu yang penting dan bernilai bagi negara, namun Komisi Kebenaran tidak memiliki tanggung jawab untuk menulis keseluruhan sejarah atau menjabarkan kebenaran yang utuh tentang suatu negara atau masyarakat. Namun demikian, komisi kebenaran dapat membantu masyarakat untuk bangkit dari pengalaman pahit masa lalu dan memulai upaya untuk membangun kehidupan masyarakat baru berdasarkan toleransi dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Untuk itu Komisi harus memiliki mandat atau kerangka hukum yang fokus untuk mencapai sasaran tersebut. Biasanya Komisi Kebenaran harus memenuhi tiga tujuan yaitu: membuat catatan pelanggaran HAM yang akurat dan tidak berpihak, memenuhi kebutuhan para korban, dan mencegah berulangnya konflik.
Fungsi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:
- Membuat catatan pelanggaran HAM yang akurat dan tidak berpihak (imparsial). Tujuan ini biasanya mencakup penyelidikan tentang penyebab, situasi sebelum pelanggaran terjadi, keadaan saat ini, konteks, sifat, dan sejauh mana suatu pelanggaran terjadi dan memberikan dampak. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi mengungkapkan kebenaran di balik pelanggaran-pelanggaran tersebut, menyingkirkan kebohongan, dan membongkar mitos serta rumor. Untuk mengejar fungsi-fungsi tersebut, Komisi Kebenaran harus membuka kesempatan agar korban dapat mengungkapkan perspektif mereka, dan juga mendorong pelaku mengungkapkan pelaku mengungkapkan perspektif dan motif mereka ketika melakukan pelanggaran.
- Jenis-jenis pelanggaran yang diselidiki. Walaupun kerangka hukum mengharuskan Komisi untuk menetapkan jenis-jenis pelanggaran dalam investigasinya, namun daftar pelanggaran itu tidak harus ditampilkan dalam format lengkap. Hal yang terpenting adalah menyelidiki keseluruhan cerita tentang konflik dan penyebabnya. Komisi tidak menyelidiki kejahatan, melainkan pelanggaran HAM. Kejahatan-kejahatan yang bukan pelanggaran HAM mungkin lebih baik direkomendasikan kepada lembaga negara yang sesuai untuk menangani tindak kriminal.
- Pihak-pihak yang diselidiki. Komisi harus menyelidiki apakah pelanggaran dan kekerasan yang terjadi itu merupakan hasil dari perencanaan yang disengaja, kebijakan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah, kelompok atau individu, dan peran dari aktor internal dan eksternal dalam konflik. Komisi berwenang menyelidiki insiden yang terjadi di luar negeri selama insiden tersebut relevan dengan mandat komisi.
- Periode waktu penyelidikan. Mandat Komisi kebenaran harus berjalan secara seimbang antara kebutuhan untuk melakukan penyelidikan yang memadai tentang periodepaling kritis dari kekerasan dan otoritarianisme dengan praktik penyelidikan yang efisien. Pembagian periode sejarah secara jelas dari awal hingga akhir akan turut memfasilitasi kerja Komisi. Komisi juga harus menyelidiki situasi pada masa sebelumnya yang menyebabkan konflik terjadi. Juga relevan untuk melihat peristiwa dan perkembangan situasi setelah konflik berakhir.
- Memenuhi kebutuhan korban. Secara umum, tujuannya mengarah kepada “mengembalikan martabat korban”. Fungsi-fungsinya meliputi:
- menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka;
- mengakui penderitaan yang dialami korban dan merekomendasikan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan mereka; dan mencurahkan perhatian pada pelanggaran HAM berbasis gender secara khusus dengan melakukan penyelidikan pada kasus-kasus tersebut beserta penyebabnya.
- Mencegah terulangnya pelanggaran. Fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini biasanya melibatkan rekomendasi yang membahas sebab-sebab konflik dan membahas impunitas secara khusus, serta penghormatan terhadap aturan hukum. Kegiatan harus dirancang untuk mengedepankan rekonsiliasi dan penyembuhan diantara individu, komunitas, dan kelompok. Secara khusus Komisi Kebenaran harus terlibat dalam pendidikan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan kebenaran tentang pelanggaran HAM.
Komisi Kebenaran bukan hanya merupakan kesempatan bagi para korban dan pelaku untuk menceritakan kisah mereka pada saat dengar kesaksian publik. Juga bukan hanya pernyataan publik tentang penyesalan dan rekonsiliasi. Komisi Kebenaran yang kredibel harus melakukan pengujian fakta tentang pelanggaran masa lalu secara sistematis dan teliti melalui penyelidikan yang cermat.
Komisi Kebenaran adalah suatu sarana untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dalam situasi yang membuat pertanggungjawaban itu tidak mungkin diwujudkan lewat cara biasa atau konvensional. Dengan demikian, ketika Komisi melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan menghormati prinsip-prinsip keadilan prosedural, maka Komisi harus bisa menemukan fakta, termasuk menyebut nama semua orang dan lembaga yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Namun ini tidak berarti bahwa Komisi Kebenaran merupakan pengganti proses peradilan; meskipun sebagian besar Komisi Kebenaran merekomendasikan agar kasus-kasus pelanggaran itu diadili.
Sebuah Komisi Pencarian Fakta pada dasarnya adalah sebuah mekanisme untuk memberikan informasi dan masukan kepada kepala negara atau parlemen. Karena itu, fungsi Komisi adalah untuk menemukan fakta-fakta dan memberikan saran kepada lembaga eksekutif dan/atau legislatif tentang bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada.
Komisi Kebenaran juga dapat melakukan mandat komisi pencarian fakta, walaupun bukan merupakan bagian terpentingnya. Komisi Kebenaran tidak hanya diperlukan untuk mendapatkan pertanggungjawaban masa lalu yang akurat dan tidak berpihak, tapi juga harus memenuhi kebutuhan korban dan merekomendasikan langkah-langkah tertentu agar konflik tidak terulang kembali. Komisi Kebenaran diharapkan dapat menjalankan beberapa tugas penting yaitu memulihkan kehidupan yang tercerai-berai, dan membangun kembali lembagalembaga yang telah hancur dan didiskreditkan.