Inisiatif Kebenaran oleh Masyarakat Sipil
Pada saat komisi kebenaran tidak dibentuk oleh negara, beberapa komunitas lokal atau kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat melakukan insisatif untuk menyelidiki warisan pelanggaran HAM masa lalu. Inisiatif-inisiatif ini dapat membantu mendorong pembentukkan komisi kebenaran resmi, serta mekanisme keadilan transisional lainnya, termasuk proses pengadilan, reformasi sektor keamanan dan reparasi.
Inisiatif ini juga dapat menjadi cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemimpin politik tentang dampak impunitas terhadap proses membangun demokrasi yang kuat. Dengan memprioritaskan prinsip perlindungan korban, sebuah inisiatif masyarakat sipil dapat memberi contoh proses pengungkapan kebenaran yang sesuai standar HAM. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, inisiatif ini kemudian mendorong negara untuk mengakui pelanggaran HAM masa lalu, dan membuat program untuk pemulihan korban.
Berbagai inisiatif pengungkapan kebenaran dari masyarakat sipil, diantaranya adalah:
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Greensboro (Amerika Serikat, 2004-2006)
Di sebuah kota kecil bernama Greensboro (North Carolina) pada tahun 1979, 5 oran aktifis gerakan hak-hak kaum buruh yang tengah mengorganisir sebuah demonstrasi anti Klu Klux Klan (disingkat KKK, organisasi supremasi kulit putih) ditembak mati oleh para pengikut KKK dan Nazi. Pada saat itu, tidak seorangpun polisi ada di tempat, walaupun mereka sudah mengetahui kemungkinan adanya bentrokan antara kedua pihak. Para pelaku pembunuhan tersebut dinyatakan tidak bersalah dalam dua pengadilan pidana, dengan anggota juri berkulit putih (walaupun pembunuhan diliput oleh TV lokal), dan pemerintah lokal Greensboro membayar kompensasi tanpa mengakui hubungannya dengan organisasi KKK pada waktu itu.
Pada saat peringatan dua puluh tahun pembunuhan di Greensobro, sekelompok korban menggagas perlunya dibentuk sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dengan inspirasi dari pengalaman di Afrika Selatan. Mereka membentuk sebuah Kelompok Kerja yang kemudian mendesain sebuah proyek “kebenaran dan rekonsiliasi komunitas,” membuat deklarasi, mandat, dan mekanisme Panel Seleksi untuk mendorong pemilihan komisioner yang partisipatif berdasarkan nominasi. Kelompok Kerja ini juga membentuk sebuah Komite Penasihat Nasional untuk memberi masukan, dan menggalang dana untuk kegiatan Komisi (walaupun sebagian besar orang yang terlibat dalam Komisi, termasuk para Komisioner, adalah relawan.)
KKR Greensboro meminjam metode KKR resmi dan melakukan penelitian, mengorganisir keterlibatan masyarakat (termasuk lewat public hearing, membuka kesempatan menjadi relawan untuk kaum muda dan mahasiswa), serta mengeluarkan laporan tentang kejadian tersebut. Mandat Komisi adalah untuk memeriksa “ konteks, penyebab, urutan kejadian, dan dampak dari peristiwa 3 November 1979.”
Tujuh orang Komisioner didukung oleh tim eksekutif yang kecil (5 orang) dan ratusan relawan, mulai bekerja pada tahun 2004. Komisi ini menggelar tiga audiensi publik, dengan kesaksian dari para keluarga korban dan survivor, dan walaupun tidak punya kewenangan untuk memanggil paksa, juga berhasil mengajak 2 orang pelaku KKK untuk memberi kesaksian. Dua tahun kemudian sebuah laporan, dengan temuan dan rekomendasi yang kuat, dipersembahkan pada masyarakat Greensboro dan pemerintah lokal. Bagi para korban proses KKR Greensboro bisa menyingkap kaitan aparat polisi dan kejadian pada itu, dan memberi sebagian pengakuan yang didambakan.
Sampai dengan sekarang pemerintah Greenboro tidak mengindahkan rekomendasi-rekomendasinya. Untuk belajar lebih banyak bisa lihat di www.greensborotrc.org
REMHI (Guatemala, 1995-1998)
REMHI (singkatan dari Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica atau Proyek Pengungkapan Memori Sejarah) dibentuk oleh gereja Katolik di Guatemala pada tahun 1995. Dikoordinasi oleh Kantor Keadilan dan Perdamaian mencakupi 10 diosis, proses ini dibuat untuk mengantisipasi sebuah ‘Komisi Klarifikasi Sejarah’ [CEH], yang dibentuk sebagai bagian dari sebuah perjanjian perdamaian yang difasilitasi PBB antara pemerintah Guatemala dan kelompok gerilyawan. Karena mandat CEH dianggap lemah, REMHI yang memulai bekerja pada tahun 1995, jauh sebelum CEH, mencoba membuat standar kerja yang nantinya harus diikuti oleh CEH, memberi corong bagi suara korban, dan diintegrasikan kedalam kerja pastoral gereja.
Bekerja selama 3 tahun dengan 600 orang volunteer pengambil kesaksian di komunitas, REMHI mengumpulkan 6500 kesaksian dan membuat sebuah laporan sepanjang 1400 halaman yang dikeluarkan pada tahun 1998. REMHI melaporkan lebih dari 50,000 kasus pelanggaran HAM, dan dapat menyimpulkan bahwa 80% dari pelanggaran dilakukan oleh pihak militer. Dua hari kemudian Kardinal Gerardi yang memimpin proses REMHI dibunuh.
Pada saat CEH, dibawah naungan PBB, mulai beroperasi tahun 1997, data dan temuan REMHI mempunyai pengaruh pada kerja CEH, walaupun CEH juga mengumpulkan sekitar 7300 kesaksian. Direktur eksekutif REMHI direkrut untuk membantu para Komisioner CEH, yang dipilih langsung oleh PBB. CEH akhirnya bisa membuat temuan bahwasanya telah terjadi tindakan genosida terhadap suku asli Maya dalam beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak militer.
Sesudah REMHI menyelesaikan laporannya, REMHI tidak dibubarkan. Lewat jaringan gereja, REMHI mendiseminasi laporannya, termasuk sebuah versi populer. Para volunteer tetap bekerja melakukan progrma pemulihan untuk korban, teater tentang perdamaian dan rekonsiliasi, memorialisasi, konseling dan pelayanan kebutuhan korban.
Documentation Center, Kamboja (DC-Cam, 1994-sekarang)
DC-Cam adalah sebuah NGO yang didirikan sesudah rampungnya sebuah proyek penelitian genosida yang dilakukan oleh Universitas Yale, AS, di Cambodia. Para peneliti membentuk sebuah organisasi nasional, DC-Cam, untuk melanjutkan proses mengumpulkan kesaksian tentang pembantaian dan kekerasan politik pada rejim Khmer Rouge, menyiapkan data untuk mengadili pelaku yang masih hidup dan untuk mendidik masyarakat tentang pencegahan genosida. Bentuk kegiatan termasuk membuat film, pendidikan publik, penelitian, publikasi, dan juga membantu mempertemukan keluarga yang terpisah karena konflik.
DC-Cam kini telah mengumpulkan arsip yang sangat banyak, termasuk kesaksian, foto-foto, dan data-data lokasi kekerasan. DC-Cam telah memetakan189 penjara, 19,403 kuburan massal, dan telah memfasilitasi didirikannya 80 memorial tentang genosida di seluruh Kamboja.
Pada tahun 1999, sebuah kelompok ahli PBB telah menyimpulkan adanya indikasi awal bahwa para pimpinan Khmer Merah bertanggungjawab atas kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, berdasarkan sebuah proses investigasi yang menggunakan data-data DC-Cam. Sesudah proses negosiasi yang sangat panjang, pemerintah Kamboja membuat sebuah perjanjian dengan PBB untuk menggelar sebuah pengadilan campur (campur atau hybrid, artinya personel dan hukum yang dipakai adalah gabungan dari Kamboja dan internasional) untuk mengadili para pimpinan Khmer Merah yang masih hidup. Pengadilan dibentuk pada tahun 2006, dan masih berjalan sampai dengan sekarang.
Sebuah memorandum PBB, pada tahun 2004, menyatakan: “Diharapkan bahwa Pengadilan dapat menggunakan bukti-bukti dokumentasi. Sekitar 200,000 halaman bukti-bukti dokumentasi dapat diperiksa. Sebagian besar dokumentasi itu ada pada DC-Cam, sebuah NGO yang tujuannya adalah penelitian dan pelestarian dokumentasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada periode Kampuchea Demokratik.”
Pengadilan Perempuan untuk Jugun Ianfu dan Museum Aktif untuk Perempuan (Tokyo, 2000-sekarang)
Pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang menyediakan rumah-rumah kenyamanan atau ‘comfort stations’ untuk para serdadunya. Diperkirakan paling sedikit 20,000 perempuan dijadikan ‘jugun ianfu’ selama 3-5 tahun, rata-rata mengalami perkosaan lima kali sehari. Ini berarti total 125 juta perkosaan terjadi pada masa Perang Dunia Kedua.
Setelah upaya untuk mendapatkan keadilan melalui proses pengadilan di Jepang terus menerus gagal, sekelompok aktifis dan survivor dari Jepang, Filipina dan wilayah Asia menggagas sebuah “pengadilan perempuan” yang menggunakan berbagai dokumen penelitian, oral history, maupun bukti-bukti yang dikumpulkan untuk proses pengadilan yang gagal. Dengan masa persiapan selama lebih dari 2 tahun, sebuah pengadilan semu digelar di Tokyo, selama 5 hari (3 hari kesaksian korban dan pembelaan dari orang yang bertindak atas nama para terdakwa; 1 hari jeda dimana dibuat audiensi publik tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konflik-konflik yang terkini;; dan 1 hari pembacaan hasil putusan pengadilan.) Para “hakim” memutuskan Kaisar Hirohito dan Jepang bertanggungjawab atas perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pengadilan semu ini dihadiri oleh 60 survivor dari 6 negara, sekitar 5000 orang peserta, dan diliput oleh media nasional dan internasional. Pihak “jaksa” dipimpin oleh seorang jaksa internasional, Patricia Sellers, yang telah mendorong proses keadilan untuk kejahatan terhadap perempuan di pengadilan internasional untuk Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR.)
Setahun kemudian, para “hakim” menerbitkan putusan sepanjang 200 halaman dari Den Haag dengan menggunakan argumentasi hukum yang aktual dan terkini. Paragraf terakhir dari putusan tribunal ini menyatakan, “Kejahatan yang dialami oleh para survivor adalah salah-satu ketidak-adilan dari Perang Dunia Kedua yang paling berat dan masih belum diakui dan diselesaikan. Tidak ada museum, tidak ada makam untuk para korban perempuan yang tak dikenal, tidak ada upaya pendidikan untuk generasi muda, tidak ada hari keadilan bagi korban perbudakan seksual oleh tentara Jepang, dan kekerasan seksual yang menjadi salah-satu unsur dari perang agresinya.”
Setelah Pengadilan Perempuan ini, para aktivis di Jepang membuat sebuah museum kecil untuk menyimpan arsip-arsip dari proses pengadilan perempuan, dan sebagai tempat bertemu untuk mendorong advokasi untuk isu ini.
Namun pada tahun 2007, Perdana Mentri Jepang, Shinzo Abe, sekali lagi menyangkal dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa telah terjadi pemaksaan. Ucapan ini disambung oleh Mentri Pendidikan yang berupaya menghapus cerita tentang jugan ianfu dari buku-buku pelajaran sejarah. Ia menambahkan bahwa “para korban perempuan di Asia seharusnya bangga menjadi jugun ianfu,.. kehadiran mereka menghibur perasaan laki-laki ditengah perperangan dan memberi rasa kenyamanan dan ketertiban.”